“Seluruh pihak yang melanggar ketentuan ditindak berdasarkan aturan yang sama, tanpa membedakan latar belakang maupun kekuatan ekonomi,” tulis warga dalam surat tersebut.

Dalam surat yang sama, warga juga meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah bangunan dan kegiatan usaha di Jakarta Barat yang menurut mereka diduga belum memenuhi persyaratan perizinan.

Warga turut menyinggung adanya bangunan yang pernah disegel, tetapi menurut mereka masih ditemukan aktivitas pembangunan. Mereka meminta pemerintah melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

Sebaliknya, apabila bangunan atau kegiatan tersebut tidak melanggar aturan, warga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat.

Enam Poin Permintaan Warga

Melalui surat terbuka tersebut, masyarakat Kembangan menyampaikan enam permintaan kepada Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta jajaran terkait.

Pertama, memberikan solusi sebelum dilakukan penutupan atau penertiban lokasi parkir yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat.