Seputarpublik.com, SUKABUMI — Pelaksanaan proyek pemerintah bertajuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai menjadi perhatian kalangan pelaku usaha, khususnya kontraktor di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah kontraktor mengaku resah setelah menerima berbagai informasi terkait proyek tersebut melalui jalur yang dinilai tidak resmi dan tidak transparan.

Keresahan itu muncul karena informasi yang beredar dinilai tidak konsisten, termasuk adanya perubahan nilai proyek serta mekanisme kerja sama yang belum jelas. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi risiko hukum dan kerugian finansial bagi pihak yang terlibat.

Salah seorang kontraktor berinisial AB mengungkapkan bahwa dirinya menerima beberapa penawaran proyek dari pihak yang mengaku memiliki akses terhadap pelaksanaan proyek Koperasi Merah Putih.

“Awalnya informasi yang saya terima terlihat meyakinkan, namun setelah ditelusuri lebih lanjut, muncul sejumlah permintaan biaya tambahan dan perubahan skema yang menimbulkan keraguan,” ujarnya.

Menurut AB, salah satu hal yang menimbulkan kecurigaan adalah adanya permintaan pergeseran dana sebelum proses penandatanganan kerja sama dilakukan. Selain itu, ia juga menemukan ketidaksesuaian administratif dalam dokumen yang diterimanya.