Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.

Menurutnya, dukungan aktif pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.

“Program ini juga memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah karena dapat membantu memahami kondisi ekonomi wilayah secara lebih akurat dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi di setiap daerah.

“Nah, sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” imbuhnya.

Pemda Diminta Proaktif Berkolaborasi dengan BPS

Mendagri secara khusus meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperkuat koordinasi dengan kantor BPS di daerah masing-masing demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.