Berbagai program prioritas pun terus diperkuat, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, digitalisasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta program baru seperti makan bergizi gratis (MBG) dan rehabilitasi sekolah.

“Fokus kebijakan pendidikan kita saat ini adalah mencetak SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global, sekaligus memastikan akses pendidikan semakin luas bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Esa Unggul, Gun Gun Siwadi, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dalam pengelolaan komunikasi publik di sektor pendidikan, khususnya di era digital.

“Pengelolaan komunikasi pendidikan harus didukung infrastruktur yang memadai, terutama internet. Pemerintah perlu membangun akses di daerah 3T agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi,” ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Muhammad Amirul Hasbi yang menilai komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menyukseskan berbagai program pendidikan pemerintah.

“Komunikasi publik merupakan instrumen krusial untuk menyampaikan informasi program pendidikan secara efektif, sekaligus meminimalisir potensi misinformasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, sasaran komunikasi pendidikan tidak hanya siswa sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga orang tua sebagai mitra penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran.

Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan utama pendidikan, yakni membangun manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Tujuan akhir dari setiap program pendidikan adalah memanusiakan manusia. Kita harus memastikan setiap proses pembelajaran memberi ruang bagi siswa untuk berkembang secara optimal,” pungkasnya.(red)*