New Zealand bahkan mencatat skor 87, mencerminkan pemerintahan yang efisien dan terbuka terhadap kritik publik. Indonesia perlu mencontoh praktik-praktik baik tersebut dengan memperkuat lembaga pengawas, membuka akses data publik, dan membangun sistem pelayanan berbasis digital yang meminimalkan interaksi langsung—ruang yang sering dimanfaatkan untuk penyimpangan.

Pemerintahan yang bersih bukan hanya soal hukum dan kebijakan, tetapi juga tentang moralitas dan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah. 

Hanya dengan integritas, keberpihakan pada rakyat, dan keberanian melawan korupsi, Indonesia bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar bersih dan berpihak pada keadilan sosial. 

Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik oleh pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat. 

Berikut beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh antara lain, Pertama,  semua kebijakan, anggaran, dan proyek pemerintah harus terbuka untuk publik. 

Publikasi laporan keuangan, proses tender, dan hasil evaluasi program akan menekan potensi korupsi. 

Kedua, setiap pejabat dan instansi pemerintah harus bertanggung jawab atas kinerja dan penggunaan anggaran. Mekanisme audit internal dan eksternal (seperti BPK atau KPK) harus dijalankan secara konsisten.