Bahkan, lanjut Ribka, Presiden telah meminta Menteri Keuangan untuk memproses pengembalian anggaran hasil efisiensi tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai kebutuhan daerah.

“Saat ini proses pengembalian dana tersebut sedang dibahas dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya berjalan tepat dan tidak menimbulkan kekeliruan kebijakan,” katanya.

Ribka juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi publik, khususnya oleh pejabat daerah, agar setiap pernyataan didasarkan pada data resmi pemerintah.

Ia menambahkan, realisasi Dana Otsus Tahun 2025 telah mencapai 100 persen, sementara penyaluran Dana Otsus Triwulan I Tahun 2026 untuk Papua Selatan beserta seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut juga telah tersalurkan sepenuhnya.

Menurutnya, proses penyaluran Dana Otsus tahun ini bahkan berlangsung lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.

“Penyaluran Dana Otsus kini semakin membaik. Hingga bulan Mei, hanya tersisa satu daerah yang masih dalam proses, yakni Kabupaten Nduga, karena kendala teknis administrasi,” jelasnya.

Ribka menyebut, dari total 46 daerah di Tanah Papua yang berhak menerima Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), sebanyak 45 daerah telah menerima penyaluran tahap pertama tepat waktu.