Program prioritas atau *quick wins*, lanjutnya, tidak boleh sekadar menjadi istilah dalam dokumen kebijakan. Hasilnya harus terlihat melalui peningkatan pelayanan, pengawasan yang efektif, akuntabilitas anggaran, serta penanganan kejahatan yang profesional.

Pemberantasan narkoba, perjudian, penipuan daring, premanisme, dan kejahatan jalanan, misalnya, tidak cukup diukur dari jumlah penangkapan atau konferensi pers. Ukuran yang lebih penting ialah apakah ancaman kejahatan berkurang dan masyarakat merasa lebih aman.

Begitu pula pelayanan kepolisian. Masyarakat membutuhkan akses pengaduan yang mudah, penanganan perkara secara profesional, informasi yang transparan sesuai ketentuan hukum, serta pelayanan tanpa diskriminasi.

Pejabat Baru Harus Responsif terhadap Persoalan Wilayah

Heru menegaskan, masyarakat tidak menilai kinerja kepolisian berdasarkan seberapa sering pejabat berganti. Publik menilai dari respons terhadap laporan, penanganan korban kejahatan, pencegahan konflik, penguraian kemacetan, serta konsistensi penegakan hukum.