Heru juga menilai mutasi perlu disertai penguatan pengawasan internal. Besarnya kewenangan kepolisian harus diimbangi dengan tanggung jawab serta mekanisme kontrol yang efektif.

Kapolda dan Kapolres diharapkan memastikan pengawasan berjalan nyata, bukan sebatas prosedur administratif. Disiplin anggota, penanganan pengaduan, penggunaan anggaran, dan proses penegakan hukum perlu menjadi perhatian serius.

Apabila ditemukan penyimpangan, tindakan korektif harus dilakukan secara tegas, proporsional, dan sesuai aturan. Pembiaran terhadap pelanggaran berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Keterbukaan informasi juga perlu diperkuat. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai penanganan perkara sesuai ketentuan hukum, sementara pers harus dapat menjalankan fungsi kontrol secara profesional dan bertanggung jawab.

Tiga Langkah untuk Memastikan Mutasi Berdampak Nyata

Menurut Heru, setidaknya ada tiga langkah yang perlu diperkuat setelah mutasi berlangsung.

Pertama, setiap pejabat baru harus menyusun prioritas kerja berdasarkan persoalan nyata di wilayah tugasnya, disertai target dan indikator keberhasilan yang terukur.