Seputarpublik.com, JAKARTA — Badan Pekerja Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) menggelar rapat koordinasi intensif pada Selasa (3/2/2026) sebagai langkah konsolidasi delapan partai politik non-parlemen dalam mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap inklusif, adil, dan transparan.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan elite partai anggota GKSR, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

Wakil Ketua Umum PKN sekaligus anggota Badan Pekerja Sekber GKSR, Denny Charter, menyampaikan bahwa pertemuan ini merumuskan sejumlah isu strategis yang dinilai krusial bagi kesehatan demokrasi nasional. Dua fokus utama yang dibahas adalah peninjauan kembali ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold/PT) serta urgensi penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-Voting).

> “Kami sedang merumuskan isu strategis untuk diperjuangkan bersama. Fokus utamanya adalah menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan transparan, di antaranya melalui evaluasi Parliamentary Threshold serta peluang penerapan e-Voting,” ujar Denny Charter.