Salah satu perhatian utama yang disoroti adalah pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama antardaerah yang lebih efektif. Bima mendorong kepala daerah untuk mengesampingkan ego sektoral, terutama dalam distribusi pasokan pangan antarwilayah.

Menurutnya, pemanfaatan big data yang akurat dan real-time menjadi instrumen penting agar daerah yang memiliki surplus komoditas dapat segera membantu daerah yang mengalami kekurangan.

> “Masih menjadi tantangan bagi kita untuk membangun data yang real-time agar kepala daerah dapat mengambil keputusan kerja sama yang efektif. Daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, serta komoditas apa saja yang bisa dikerjasamakan,” jelasnya.

Selain ketahanan pangan, Bima Arya juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi, khususnya melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah.

Ia meminta seluruh kepala daerah memahami dan mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Menurut Bima, meskipun kebijakan tersebut berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat jangka panjang yang dihasilkan jauh lebih besar, mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga terbukanya peluang lapangan kerja baru di sektor energi hijau.