Pilar tersebut antara lain konsolidasi dukungan legislatif, menjaga soliditas dan loyalitas lembaga pertahanan serta keamanan, serta memperkuat agenda seperti ketahanan pangan, hilirisasi energi, dan program gizi nasional sebagai bagian dari basis legitimasi publik.

Namun, strategi konsolidasi politik yang luas tersebut juga memiliki sejumlah konsekuensi yang perlu diperhatikan.

Teguh mencatat kekhawatiran bahwa ketika sebagian besar partai politik berada dalam pemerintahan, fungsi pengawasan DPR berpotensi tidak berjalan sekuat ketika terdapat oposisi yang signifikan.

Ketiadaan kekuatan penyeimbang yang kuat di parlemen juga, menurutnya, berpotensi menggeser ruang diskursus kritis ke jalanan, kampus, maupun media sosial.

Selain itu, strategi big tent juga menghadirkan tantangan berupa kebutuhan kompromi struktural, termasuk pengelolaan struktur kabinet dan beragam kepentingan birokrasi.

Checks and Balances dalam Sistem Multipartai

Di sisi lain, Teguh mengingatkan bahwa sistem politik Indonesia memiliki karakter berbeda dengan sistem parlementer Westminster yang menempatkan oposisi sebagai salah satu unsur utama dalam konfigurasi pemerintahan.